NU didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya, Jawa Timur, oleh sejumlah ulama dan santri untuk memberikan respons terhadap berbagai perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu. Organisasi ini didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai respons terhadap modernisasi dan reformasi Islam yang terjadi pada awal abad ke-20. NU memiliki lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren (sekolah agama Islam tradisional), sekolah-sekolah modern, dan universitas. Dalam lingkup politik, NU juga terlibat aktif dan memiliki pengaruh yang signifikan. Sebagai organisasi Islam yang moderat, NU telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan keberagaman di Indonesia. 

Nahdlatul Ulama (NU) lahir dari perjalanan panjang, di antara para pendirinya yaitu KH Hasyim Asy'ari, KH Abdul Wahab Chasbullah dan Kiai Bisri Syansuri, Sayid Alwi Abdul Aziz al-Zamadghon, lazim disebut Kiai Mas Alwi adalah pemberi nama Nahdlatul Ulama. Pembuat Lambang atau Logo adalah Kiai Ridwan Abdullah. Sebelumnya yang digawangi oleh KH Wahab Chasbullah, 1914 mendirikan kelompok diskusi yang ia beri nama Tashwirul Afkar atau Nahdlatul Fikr atau kebangkitan pemikiran. 1916 Kiai Wahab dan Para Kiai Pesantren mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air , 1918 mendirikan Nahdlatut Tujjar atau Kebangkitan Saudagar. NU didirikan tgl 31 Januari 1926 / 16 Rajab 1344 H di Surabaya, Ketua Syuriah PBNU yang pertama adalah KH.M. Hasyim Asy'ari, Ketua Tanfidziyah PBNU yang pertama adalah H. Hasan Gipo.

NU memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem pendidikan tradisional Islam, terutama pondok pesantren. Pondok pesantren adalah sekolah agama Islam tradisional di Indonesia yang memainkan peran penting dalam melestarikan ajaran Islam dan nilai-nilai tradisional. NU juga memiliki keberadaan politik yang signifikan di Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan politik dan memiliki partai politik sendiri, seperti Partai Nahdlatul Ulama (PNU). Meskipun demikian, NU umumnya menganut prinsip pemisahan antara kepentingan agama dan politik. Sebagai organisasi Islam moderat, NU berkomitmen untuk mempromosikan toleransi, dialog antaragama, dan kerukunan antar umat beragama.

Tingkatan Pengurus :

A. PBNU : Pengurus Besar Nahdlatul ulama , untuk tingkat Pusat.

B. PWNU : Pengurus Wilayah Nahdlatul ulama , untuk tingkat Provinsi.

C. PCNU : Pengurus cabang Nahdlatul ulama , untuk tingkat Kabupaten/Kota.

D. PCI NU : Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul ulama , untuk Luar Negeri.

E. MWC NU : Majelis Wakil Cabang Nahdlatul ulama , untuk tingkat Kecamatan.

F. RANTING NU : Untuk tingkat kelurahan/Desa.

G. ANAK RANTING : Untuk tingkat RW.

Struktur Kepengurusan NU : 

A. Musytasyar  ( Penasehat )

B. Syuriyah  ( Pimpinan tertinggi )

C. Tanfidziyah ( Pelaksana ) 

Mustasyar hanya ada di tingkatan PBNU, PWNU, PCNU/PCINU dan MWC. Ditingkat Ranting dan Anak Ranting hanya Syuriah dan Tanfidziyah saja.

Dalam menjalankan Programnya , NU mempunyai tiga perangkat organisasi, yaitu :

1. BADAN OTONOM (BANOM): Perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dgn kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

2. LAJNAH : Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama untuk melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus. Pembentukan dan penghapusannya berdasarkan permusyawaratan pada masing masing tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama. Pembentukan Lajnah di tingkat Wilayah, Cabang dan Majlis Wakil Cabang dilakukan sesuai dengan keperluan penanganan program khusus dan tenaga yang tersedia.

3. LEMBAGA : Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama sesuai dan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan yang memerlukan penanganan khusus.